JAKARTA, 2 Mei 2026 – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) bekerja sama dengan PT. Auditech Business Solution (PT. ABS) sukses menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Risiko bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 1 hingga 2 Mei 2026, bertempat di Badiklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan.
Diklat yang dihadiri secara antusias oleh 31 peserta ini dibuka secara resmi oleh Bupati Batang Hari melalui metode hybrid (daring dan luring), dan didampingi oleh Dr. Najmatuzzahrah pada Jumat (01/05) pagi. Dalam sambutannya, Bupati Batang Hari menekankan pentingnya implementasi manajemen risiko sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta dibekali dengan materi komprehensif dari para pakar dan praktisi di bidangnya. Pada hari pertama, rangkaian pemaparan materi diawali dengan pembahasan ISO 31000 - Manajemen Risiko dan Penerapannya di Pemerintahan yang disampaikan oleh Dr. Bernardus Dwita Pradana. Selanjutnya, peserta juga mendapatkan wawasan terkait Implementasi Manajemen Risiko di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Benchmark untuk Pemerintah Daerah yang dibawakan oleh Iwan Arief Wijayanto.
Tidak hanya pemaparan teori, kegiatan ini juga dirancang secara praktis. Memasuki sesi malam hari pertama hingga siang hari kedua, para peserta didampingi oleh tim fasilitator yang terdiri dari Jamalludin Efendi Wibowo, Dwi Arie Kurniawan, dan Muh. Abdur Rohman untuk mempraktikkan langsung cara Menyusun Manajemen Risiko Satker di Pemda.
Pada hari kedua (02/05), pemahaman peserta semakin diperdalam melalui sesi Best Practices Manajemen Risiko dan Implementasi Manajemen Risiko pada Pemda yang dibawakan oleh Dewi Sukmawati. Sebagai puncak acara, Dr. Najmatuzzahrah memimpin Coaching Clinic yang secara khusus membedah isu krusial mengenai Risiko Fraud pada Pengadaan Barang/Jasa, sebelum akhirnya menutup seluruh rangkaian diklat secara resmi pada malam harinya.
Melalui kegiatan intensif di Badiklat PKN BPK RI ini, diharapkan ke-31 aparatur Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang telah berpartisipasi dapat menjadi motor penggerak dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko secara efektif di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), demi mewujudkan pembangunan daerah yang bersih dan terpercaya.